Meski melambat, Kemenkeu jamin belanja pemerintah sesuai target APBN

Memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. Itu yang membedakan kenapa terlihat kuartal II itu lebih kecil

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjamin kinerja konsumsi pemerintah tetap sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski mengalami perlambatan pada kuartal II-2024.

“Sebenarnya untuk keseluruhan sepanjang tahun itu sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam APBN,” kata Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Konsumsi pemerintah pada kuartal II-2024 tercatat tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kinerja itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I yang tercatat mencapai 19,9 persen (yoy).

Menurut Febrio, perlambatan itu disebabkan pergeseran sejumlah pos belanja yang berbeda dengan tahun 2023. Misalnya, belanja pegawai untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun lalu berlangsung pada kuartal II, sementara tahun ini terjadi pada kuartal I.

Baca juga: Perlambatan konsumsi akibat fokus belanja di luar sektor pemerintah

Baca juga: Menkeu: Rp762,1 triliun belanja pemerintah langsung mengalir ke rakyat

“Memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. Itu yang membedakan kenapa terlihat kuartal II itu lebih kecil,” ujar dia.

Untuk itu, dia menyebutkan tidak akan ada langkah agresif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menggenjot belanja pada kuartal III.

“Sesuai dengan laporan sementara, outlook kita adalah sekitar Rp87 triliun di atas APBN. Jadi, sebenarnya tidak perlu ada yang digenjot. Ini adalah belanja yang sudah kita lakukan dengan baik, dan untuk beberapa pos bahkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan APBN-nya,” jelas Febrio.

Per semester I-2024, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy.

Nilai itu juga mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP untuk berbagai program, seperti program Kartu Sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan

Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut berperan dalam peningkatan belanja negara.

Baca juga: Realisasi belanja pemerintah pusat untuk masyarakat Rp640,9 triliun

Baca juga: Kemenkeu sebut pertumbuhan ekonomi RI merupakan prestasi yang baik